Sebanyak 38 bupati dan walikota menandatangani komitmen pembangunan Mall Pelayanan Publik yang disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Penandatanganan tersebut dilakukan pada hari selasa tanggal 1 maret 2021 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal dibangunnya Mall Pelayanan Publik di masing-masing daerah, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional. Pembangunan Mall Pelayanan Publik merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Saat ini telah diresmikan 35 Mall Pelayanan Publik di Indonesia dengan karakteristik sesuai dengan daerah masing-masing dari segi pengintegrasian layanan, pengintegrasian sistem, maupun sarana prasarana yang dimiliki. Dengan berdirinya Mall Pelayanan Publik di kabupaten dan kota, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. Hal administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pemkab Lumajang menurut Bunda Indah adalah sebagai berikut :

1.    Menyamakan visi dengan forkompinda tentang pembangunan Mall Pelayanan Publik.

2.    Mempersiapkan sarana prasarana untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik.

3.    Mempersiapkan sumber daya manusia yang handal untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik.

4.    Mempersiapkan lahan untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik (Daerah sekitar GOR / KWT Wonorejo / Gedung Perpustakaan di Alun-alun Lumajang).

Dengan dibangunnya MPP di kabupaten lumajang diharapkan tidak ada lagi gratifikasi dalam hal pelayanan publik ke masyarakat kabupaten lumajang (Glh/Iin)